Makna "Pahlawan" Telah Terdegradasi

Guru yang disebut 'pahlawan tanpa tanda jasa' pun kini sibuk mengejar materi.

Sabtu, 12 November 2011, 10:36 WIB

Elin Yunita Kristanti, Syahrul Ansyari

Taman Makam Pahlawan Kalibata (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

BERITA TERKAIT

Budayawan Radhar Panca Dahana dan seorang pensiunan guru, M Amir Hamzah mengkritik makna pahlawan yang dipahami masyarakat umum saat ini. Mereka kompak menyebut sudah terjadi degradasi makna tentang kepahlawanan.

"Pahlawan hanya sebagai makna yang simbolik. Terjadi pendangkalan makna pahlawan ketika semua orang berhasrat menjadi pahlawan dan sekaligus banyak kritik," kata Radhar dalam diskusi bertema 'Apa dan Siapa Pahlawan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 12 November 2011.

Radhar menuturkan masih ada yang menganggap pahlawan yang diakui pemerintah -- bukan dianggap pahlawan oleh kelompok tertentu. Padahal, mereka memiliki kriteria sendiri dalam menyebutkan siapa sosok panutan yang mereka hormati.
Lalu, apakah guru layak disebut pahlawan tanpa tanda jasa? "Guru masa kini tidak pantas menganggap dirinya pahlawan," ujarnya.

Dia menuturkan guru, yang konon disebut pahlawan tanpa tanda jasa itu, sekarang jauh dari nilai-nilai yang seharusnya dia pegang. Mereka cenderung mengejar fasilitas dan materi. Dan lebih menyedihkannya, mereka merasa gaya hidup materialistik itu adalah sesuatu yang wajar.

"Rp200 triliun diberikan untuk guru. Mau pahlawan dari mana kalau guru mengesampingkan tugas-tugasnya," ujarnya.

Dia melihat saat ini muncul banyak pahlawan. Namun disaat bersamaan muncul kegiatan yang antipahlawan. "Korupsi biasa saja, kejahatan biasa saja," kecamnya.

Sementara seorang guru dan pengajar, M Amir Hamzah mengaku tidak setuju dan sedih mendengar lagu himne guru. Menurutnya, semua orang pada saat ini termasuk guru baru --  calon pahlawan -- belum menjadi pahlawan.

"Setinggi apapun seseorang belum patut menjadi pahlawan. Generasi mendatang adalah calon, mereka akan bangkit untuk berjuang," jelasnya.

Amir juga menegaskan jika seorang guru sejati tidak boleh mengatakan dia pensiun. Karena tugas seorang pengajar adalah sepanjang hidupnya. "Saya masih mengajar di terminal, sepanjang hayat," katanya. (sj)


source by VIVAnews.com

Resolusi Jihad dan Hari Pahlawan

Kamis, 10/11/2011 19:18 WIB


Jakarta - Ada cerita di balik sebuah peristiwa. Seperti Hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, saat pahlawan banyak yang gugur dalam mempertahankan Kota Surabaya dari Belanda. Juga ada kisah tentang resolusi jihad yang dilahirkan oleh para pemuka Nadhlatul Ulama (NU) di Jawa Timur.

Indonesia yang masih seumur Jagung, dihadapkan dengan agresi militer Belanda yang pada tahun 1945 akan menyerang Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah ulama, termasuk KH Hasyim Asy’ari bersama para kiai-kiai besar NU menyerukan 'resolusi jihad' kepada setiap masyarakat.

"Tanpa resolusi jihad, maka tidak akan ada perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu. Bahkan tanpa resolusi jihad, eksistensi NKRI yang baru seusia jagung terancam goyah," kata Ketua Pelaksana Acara Resolusi Jihad, Muhaimin Iskandar, di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2011).

Apa sebenarnya resolusi jihad tersebut? Pada Rapat Besar Nahdlatul Ulama di Kantor NU, Bubutan, Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945, dicetuskan Resolusi Jihad yang berisi agar seluruh umat Islam wajib hukumnya untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari tangan penjajah Belanda dan Sekutu.

"Memerintahkan melanjutkan perjuangan untuk tegaknya Negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam." terangnya.

Resolusi ini yang kemudian mampu menggerakkan semangat rakyat untuk mengangkat senjata bertempur sampai titik darah penghabisan mengusir penjajah dari bumi nusantara. Menurut Muhaimin, ironisnya, sampai kini resolusi jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945 belum diakui keberadaannya dalam sejarah resmi negara Indonesia.

"Padahal, jelas sekali bukti otentik adanya Resolusi Jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Namun anehnya di arsip nasional sendiri, tidak ditemukan naskah atau catatan tentang resolusi jihad," jelasnya.

Muhaimin menjelaskan, resolusi jihad inilah yang juga mendorong semangat arek-arek Surabaya untuk memenangkan Pertempuran 10 November 1945.

"Resolusi Jihad itu pula yang mendorong para santri dari Cirebon, Magelang, Malang, Mojokerto, Madura, Jombang dan sebagainya untuk datang ke Surabaya guna membantu arek-arek Surabaya dalam pertempuran melawan pasukan sekutu," ujarnya.

Meski terkesan dilupakan, Muhaimin berniat meneruskan semangat resolusi jihad dengan melakukan napak tilas sambil membawa bendera merah putih yang akan dilakukan tanggal 20 hingga 25 November 2011.

"Kita sebutnya Kirab Resolusi Jihad. Ini juga merupakan ikhtiar dan sekaligus seruan agar resolusi jihad harus diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah dan meneladani perjuangan ulama dan kiai NU dalam mempertahankan bangsa, negara, dan agama dari ancaman musuh," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

source by Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Kenapa Hari Pahlawan Ditetapkan 10 November?

Kamis, 10 November 2011 06:51 wib

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Hari dimana terjadi pertempuran hebat antara arek-arek Suroboyo dengan serdadu NICA yang diboncengi Belanda.

Menjelang tahun 1950-an, Presiden Soekarno menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Sebagaimana diusulkan Sumarsono, mantan pimpinan tertinggi gerakan Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang ikut ambil bagian dalam peperangan sengit itu.

Lantas kenapa Bung Karno memilih peristiwa itu sebagai simbol kepahlawanan yang setiap tahun diperingati?

Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI) JJ Rizal, Bung Karno sengaja memanfaatkan momentum itu untuk melegitimasi peran militer dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga nilai kepahlawanan tersemat dalam sebuah perjuangan melawan agresi militer.

“Untuk memobilasi kepahlawanan secara militeristik, makanya 10 November dijadikan Hari Pahlawan,” katanya saat berbincang dengan okezone, Rabu (9/11/2011) malam.

Setelah Hari Pahlawan ditetapkan, figur-figur yang secara historis ikut berjuang pun diberi gelar kepahlawanan. Meskipun, kata Rizal, pada perjalanannya tolok ukur kepahlawanan ini tidak mutlak dilihat dari sisi sejarah, melainkan dicampuri kepentingan rezim penguasa.

“Pada masa Soekarno, tokoh-tokohnya 50 persen masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mulai zaman Soeharto. Indonesia menjadi negara yang terus memproduksi pahlawan dengan penilaian yang lebih cenderung pada pertimbangan politik,” ujarnya. Dimana pahlawan lebih banyak berasal dari lembaga Kemiliteran atau Kepolisian.

Mengenai makna Hari Pahlawan sendiri, Rizal menilai, saat ini lebih mengedepankan unsur seremoni belaka, tanpa menghayati nilai-nilai perjuangan yang dipesankan oleh para pahlawan ini.

Padahal, kata dia, yang terpenting adalah mengambil tauladan dari nilai-nilai perjuangan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjadi ironi jika memperingati hari pahlawan sebatas seremoni.

“Saat ini kita sudah kehilangan warisan nilai-nilai perjuangan yang dibawa oleh para pahlawan. Semua sekarang penuh dengan kepentingan,” ujarnya.

 source by http://news.okezone.com/read/2011/11/10/337/527318/kenapa-hari-pahlawan-ditetapkan-10-november

Daftar pahlawan nasional Indonesia

source by http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pahlawan_nasional_Indonesia

Gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia diberikan kepada mereka yang berjasa kepada Indonesia dan mereka yang berjuang dalam proses untuk kemerdekaan Indonesia. Hingga 7 November 2011^..[3][4]., telah ada 156 tokoh yang ditetapkan presiden sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

Daftar

A

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Kiai Haji Abdul Halim	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008.
2	Jendral Besar Abdul Harris Nasution	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002.
3	Abdul Kadir	13 November 1999	Keppres No. 114/TK/1999.
4	Abdul Muis	30 Agustus 1959	Keppres No. 218 Tahun 1959.
5	Marsekal Muda Abdulrachman Saleh	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974.
6	Kiai Haji Achmad Rifai	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004.
7	Prof. Mr. Achmad Subardjo	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009.
8	Haji Adam Malik	6 November 1998	Keppres No. 107/TK/1998.
9	Mayor Jenderal Adenan Kapau Gani	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007.
10	Marsekal Muda Agustinus Adisucipto	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974.
11	Sultan Ageng Tirtayasa	1 Agustus 1970	Keppres No. 45/TK/1970.
12	Sultan Agung Hanyokrokusumo	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975.
13	Haji Agus Salim	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961.
14	Kiai Haji Ahmad Dahlan	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961.
15	Jenderal Ahmad Yani	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965.
16	Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J.	26 Juli 1963	Keppres No. 152 Tahun 1963.
17	Raja Ali Haji	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004.
18	Alimin	26 Juni 1964	Keppres No. 163 Tahun 1964[9]
19	Tengku Amir Hamzah	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975.
20	Andi Abdullah Bau Massepe	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005.
21	Andi Jemma	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002.
22	Andi Mappanyukki	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004.
23	Haji Andi Sultan Daeng Raja	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006.
24	Pangeran Antasari	27 Maret 1968	Keppres No. 06/TK/1968.
25	Arie Frederik Lasut	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969.
26	Raden Mas Tumenggung Ario Suryo	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964.

B

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Bagindo Azizchan	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005.
2	Jenderal Basuki Rahmat	9 November 1969	Keppres No. 10/TK/1969.
3	Bung Tomo	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008.

C

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Teungku Cik di Tiro	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973.
2	Cilik Riwut	6 November 1998	Keppres No. 108/TK/1998.
3	dr. Cipto Mangunkusumo	2 Mei 1964	Keppres No. 109 Tahun 1964.
4	Cut Nyak Dhien	2 Mei 1964	Keppres No. 106 Tahun 1964.
5	Cut Nyak Meutia	2 Mei 1964	Keppres No. 106 Tahun 1964.

D

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Dewi Sartika	1 Februari 1966	Keppres No. 252 Tahun 1966.
2	Pangeran Diponegoro	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973.
3	Ernest Douwes Dekker (Setiabudi)	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961.

F

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Kiai Haji Fakhruddin	26 Juni 1964	Keppres No. 163 Tahun 1964.
2	Fatmawati	4 November 2000	Keppres No. 118/TK/2000.
3	Ferdinand Lumbantobing	17 November 1962	Keppres No. 361 Tahun 1962.
4	Raja Haji Fisabilillah	11 Agustus 1997	Keppres No. 72/TK/1997.
5	Frans Kaisiepo	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993.

G

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Gatot Mangkupraja	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004.
2	Jenderal Gatot Subroto	18 Juni 1962	Keppres No. 222 Tahun 1962.

H

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Haji Abdul Malik Karim Amrullah	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011.
2	Halim Perdanakusuma	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975.
3	Sri Sultan Hamengkubuwana I	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006.
4	Sri Sultan Hamengkubuwana IX	30 Juli 1990	Keppres No. 53/TK/1990.
5	Kopral Harun bin Said (Thohir)	17 Oktober 1968	Keppres No. 50/TK/1968.
6	Letnan Jenderal Haryono	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965.
7	Brigadir Jenderal Hasan Basry	3 November 2001	Keppres No. 110/TK/2001.
8	Sultan Hasanuddin	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973.
9	Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyari	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964.
10	Prof. Dr. Hazairin	13 Agustus 1999	Keppres No. 74/TK/1999.
11	Prof. Dr. Ir. Herman Johannes	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009.

I

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	I Gusti Ketut Jelantik	15 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993.
2	I Gusti Ketut Pudja	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011.
3	Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975.
4	Dr. Ida Anak Agung Gde Agung	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007.
6	Idham Chalid	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011.
7	Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011.
8	H. Ilyas Yakoub	13 Agustus 1999	Keppres No. 74/TK/1999.
9	Tuanku Imam Bonjol	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973.
10	Sultan Iskandar Muda	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993.
11	Ismail Marzuki	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004.
12	Marsekal Madya Iswahyudi	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975.
13	Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002.
14	Izaak Huru Doko	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006.

J

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Laksamana Muda TNI (Purn.) Jahja Daniel Dharma	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009.
2	Gusti Pangeran Harya Jatikusumo	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002.
3	Dr Johanes Leimena	11 November 2010	Keppres No. 52/TK/2010.
4	Johannes Abraham Dimara	11 November 2010	Keppres No. 52/TK/2010.
5	Ir. Raden Juanda Kartawijaya	6 November 1963	Keppres No. 244 Tahun 1963.

K

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	AIP Karel Satsuit Tubun	5 Oktober 1965	Keppres No. 114/KOTI/1965.
2	Raden Ajeng Kartini	2 Mei 1964	Keppres No. 108 Tahun 1964.
3	Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo	19 Oktober 1965	Keppres No. 118/KOTI/1965.
4	Ki Hajar Dewantara	28 Agustus 1959	Keppres No. 305 Tahun 1959.
5	Ki Sarmidi Mangunsarkoro	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011.
6	Kiras Bangun (Garamata)	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005.
7	Dr. Kusumah Atmaja S.H.	14 Mei 1965	Keppres No. 124 Tahun 1965.

L

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	La Madukelleng	6 November 1998	Keppres No. 109/TK/1998.

M

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Sultan Mahmud Badaruddin II	29 Oktober 1984	Keppres No. 63/TK/1984.
2	KGPA Arya Mangkunagara I	17 Agustus 1988	Keppres No. 48/TK/1988.
3	Maria Walanda Maramis	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969.
4	Laksamana Laut Martadinata	7 Oktober 1966	Keppres No. 220 Tahun 1966.
5	Martha Christina Tiahahu	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969.
6	Marthen Indey	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993.
7	Kiai Haji Mas Mansur	26 Juni 1964	Keppres No. 163 tahun 1964.
8	Maskoen Soemadiredja	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/TH 2004.
9	Mayor Jenderal TNI Prof. Dr. Moestopo	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007.
10	dr. Moewardi	4 Agustus 1964	Keppres No. 190 Tahun 1964.
11	Drs. Mohammad Hatta	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986.
12	Mohammad Husni Thamrin	28 Juli 1960	Keppres No. 175 Tahun 1960.
13	Prof. Mohammad Yamin S.H.	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973.
14	Muhammad Isa Anshary	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006.
15	Muhammad Natsir	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008.

N

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Nani Wartabone	6 November 2003	Keppres No. 85/TK/TH 2003.
2	Kiayi Haji Noer Alie	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006.
3	Nuku Muhammad Amiruddin	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995.
4	Nyai Ahmad Dahlan	22 September 1971	Keppres No. 42/TK/1971.
5	Nyi Ageng Serang	13 Desember 1974	Keppres No. 84/TK/1974.